Anggaran yang terbatas berdampak pada kualitas guru yang rendah, fasilitas pendidikan yang buruk, dan akses pada sumber belajar yang terbatas.

Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Yang tetap tidak dihilangkan hanya paud 1 miliar lebih sekian kemudian untuk TK-SD 207 juta sekian sehingga mempengaruhi betul pembangunan dan sarpras pendidikan di Kabupaten Pacitan.

Solusi dari Ketua DPRD setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas pendidikan dan pansus LKPJ agar setiap dapil wakil rakyat di DPRD membawa aspirasi dalam politik anggaran biar bisa membantu sarpras kebutuhan pokok sekolah, baik itu paud tk sd atau smp diwilayah masing-masing.

“Misal kalau ada sekolah yang tempat ibadahnya belum ada dia bisa punya tempat ibadah. Kalau ada sekolah yang punya toilet hanya satu jumlah murid agak banyak itu bisa ditambah mck nya. Kalau misal eksekutip dan legislatip berfkir sama untuk membangun kesitu saya kira tidak ada masalah dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. yang penting tidak ada ego politk masing-masing anggota dewan perwakilan rakyat daerah maka dana transfer dari pusat juga tak menemukan kendala serius.”tutupnya.

Reporter: Asri