Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, Heru Tunggul Widodo mengklaim berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni ini bagian dari prestasi pemerintah mengurangi rumah tidak layak huni selama tiga tahun.

“PR kita masih ada total 15 ribu unit RTLH hingga tahun ini. Akurasi data belum seratus persen tapi paling tidak sudah mendekati riil di masyarakat. Lima belas ribu unit rumah tak layak huni ini tersebar di 11 Kecamatan,”ungkapnya.

“Itu BSPS itu bersumber dari dana aspirasi DPR RI, bisa jadi ada muncul kekhawatiran adanya unsur politis,”ungkapnya.

Tahun 2025 belum ada kepastian terkait bantuan RTLH, namun upaya mengatasi masalah RTLH di Pacitan selama ini hanya mengandalkan rehabilitasi dari dana APBD.

“Kalau dari pemerintah daerah kuotanya hanya tersedia 25 unit. Sisa kita masih mencapai 15 ribu unit rumah tak layak huni,’’ katanya.

Tahun lalu, lanjut dia, program BSPS menyasar 1.818 unit RTLH. Setiap penerima mendapat bantuan Rp 20 juta.

Perinciannya, untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta upah tukang.

“Kita itu total anggaran mencapai 36,3 miliar rupiah. Kalau yang rehabilitasi RTLH dana APBD hanya lima belas juta per unit.”ucapnya.

Data 15 ribu unit RLTH di Pacitan itu lanjut Heru akan diselesaikan BSPS dan APBD.

Fakta angka nya, 15 ribu unit RTLH di Pacitan (2024), 25 unit akan diperbaiki pemkab (2024), 818 unit diperbaiki program BSPS (2023), Rp 36,3 miliar total anggaran BSPS (2023), Rp 20 juta per penerima program BSPS, Rp 15 juta per penerima program pemkab.

Konsentrasi Perkim terkait rumah tidak layak huni adalah mengurangi dengan peningkatan kualitas rumah dengan harapan rumah tidak layak huni bisa berkurang secara berkala.

“Empat tahun terakhir paling banyak BSPS sekitar 1500. Sekarang 1271 dan APBD ada 24 rumah khusus untuk rumah biasa dan rumah rusak akibat bencana alam.”tutupnya.

Reporter:Asri