Sejumlah tiga puluh empat orang dari LSM Ampuh dan aliansi pemuda pacitan bersatu APPB tersebut diterima Sekretaris Daerah Heru Wiwoho di ruang Krida Pembangunan.

Diutarakan Handaya Aji, Dinas Perkim agar memberitahukan kepada masyarakat terkait besaran anggaran belanja tanah supaya penyusunan APBD dibatasi dan diperioritaskan untuk belanja peningkatan perbaikan jalan.

LSM minta penjelasan PU terkaiit terjadinya musibah mengaspal jalan-jalan yang bukan menjadi kewenangannya yaitu di wilayah hak pengelolaan pihak ketiga EL John Teleng ria.

“Kedatangan kami karena merasa aspirasi yang kami sampaikan sudah mentok dan kami kesulitan memperjuangkan maka melalui forum ini bisa menjadi realisasi bukan hanya sekedar harapan saja.”ujarnya.

Jawaban Sekda Heru Wiwoho Supadi, sebagai gambaran APBD Kabupaten Pacitan kemampuan keuangan memang terbatas, ini mungkin karena jumlah penduduk kita kecil dan 90% hampir uang dari pemerintah pusat dan dari kita hanya 10%.

Sementara beberapa jalan yang mungkin belum diperbaiki nanti bisa dipilah-pilahkan oleh dinas PU, dan apabila keuangan terbatas titik-titik yang kritis saja diharapkan didahulukan agar masyarakat bisa merasakan perbaikan.

“Kita harus bersabar karena dengan keterbatasan anggaran pengennya semua ingin dibenahi namun kita tetap harus menyusun data dan yang diperioritaskan agar semuanya bisa tertangani. Mungkn ada masukan konsep yang bagaimana bisa membuat keadilan menjadi merata.”jelas Sekda Heru

Ketua LSM Pemuda Pacitan Bersatu (APPB) Khoirul Afandi alias Akha minta pencerahan terkait muncul beberapa kegiatan-kegiatan dari PUPR yang menjadi temuan BPK terkait penyimpangan di PUPR.

“Terkait data kami sangat kesulitan, Pelem-plethes-congkok Tulakan ternyata SK bupati tentang jalan kabupaten bisa direvisi dan direvisi tahun 2023 alias baru saja tahun kemarin. Kami mohon jawaban dari Bappeda, karena ini menjadi pertanyaan besar kalau pada waktu itu harus 5 tahun sekali kenapa ada revisi, apakah revisi ini per tahun, kami mohon penjelasan karena mengingat status jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di desa khususnya di tulakan.”ucap Akha.

Terkait air bersih berharap BPBD mendata daerah-daerah yang krisis air bersih dan memberikan bantuan ke titik - titik tertentu memberikan bantuan penampungan air di wilayah-wilayah yang krisis air.

Terkait pembelian tanah pemerintah sangat selektif terutama pembelian tanah untuk pembangunan Puskesmas dan fasilitas penting untuk masyarakat.

“Dalam waktu dekat kami akan mengecek ke lokasi langsung dan melihat kondisi jalan yang sebenarnya agar kami mengetahui dari keluhan masyarakat.”ujar Parlan.

Suparlan Kepala Dinas PU Pacitan memberikan jawaban pingin semua bisa ditangani akan tetapi kemampuan APBD sangat terbatas, oleh karena itu berupaya di banyak hal termasuk ke pusat melalui dana DAK provinsi dan lainnya, termasuk upaya Kabupaten adanya Inpres jalan daerah. Jika hanya mengandalkan dana APBD tidak mungkin bisa memperbaiki jalan.

“Tahun ini kita mendapatkan 44 miliar namun kita ditentukan kriteria dalam penanganan jalan, dan ini pun menyulitkan kita karena minimal lebar jalan yang diajukan harus 5,5 meter, dan untuk di wilayah kita rata-rata jalan Kabupaten di bawah 5 meter. Untuk jalan di kawasan El John itu masih masuk dalam SK dan tematik kita yang disampaikan ke kementerian mengikuti, bahkan upaya kita untuk mendapatkan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan lainnya.”jawabnya.

Jawaban PU Pacitan, untuk akses yang mengarah ke EL John sudah sesuai prosedur dan sudah dianggarkan dan sudah diusulkan ke pusat.

Untuk DAK tahun 2025 anggaran dari pusat diantaranya untuk produksi pangan dan ada perbaikan ekosistem kawasan industry yang bisa masuk ni dari pertanian terganjal dengan regulasi sehingga yang bisa masuk hanya jalan dan transportasi perairan itupun dibatasi kemantapan nya.

Reporter:Asri