KPK Datangi Kantor Pemkab dan DPRD Pacitan, Ajak Pejabat Pemerintahan Tidak Korupsi

GrinduluFM Pacitan - Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah besar yang belum bisa ditangani. Apakah dengan turunnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pacitan, pejabat pemerintahan ini sanggup tidak lakukan praktik korupsi? sementara korupsi begitu membudaya yang aktornya nota bene sering berasal dari pegawai pemerintahan daerah.

Spesialis Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jawa Timur III Komisi Pemberantasan Korupsi Alfi Rachman Waluyo mendatangi kantor bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, Selasa (2/7/2024).

Lembaga anti rasuah itu meminta lembaga pemerintahan di pacitan melaksanakan fungsi penganggaran dan penggunaan anggaran tepat sasaran. Hal itu untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi di wilayahnya.

Semua aparatur sipil Negara pejabat pemkab ikut rapat koordinasi cegah korupsi di kantor bupati. Adapun saat datang ke gedung DPRD, dari 45 anggota DPRD terpilih Pileg 2024 juga diajak komitmen tidak korupsi.

Alfi mengapresiasi upaya pemerintah di Kabupaten Pacitan dalam mencegah terjadinya kasus korupsi. Ia menyebut Nilai MCP(monitoring centre for preverention) Pacitan relatip cukuup baik berada di papan menengah di Jawa Timur dengan nilai 90 lebih dari sebelumnya hanya 75 dengan nilai survey penilaian integritas yang berada dilevel 78.”dipertahankan. MCP yang sudah baik harus lebih ditingkatkan lagi.”katanya.

Afif menjelaskan ada delapan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemkab dalam mencegah terjadinya kasus korupsi diantaranya perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan.

Kemudian pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, manajemen aset, serta tata kelola desa,”intinya jangan korupsi,”tegasnya.

Alfi berharap, Pemerintah kabupaten Pacitan ke depan lebih meningkatkan kembali upaya pencegahan korupsi.

Sekaligus dirinya mengajak ada peran besar masyarakat untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan.

Alfi melanjutkan, tahun ini banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Pacitan. Hal ini menyangkut dengan APBD yang masih banyak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga Pemda harus semakin menggenjot PAD terutama dari optimalisasi pajak daerah dan pariwisata.

Bupati Aji mengatakan skor yang diraih Kabupaten Pacitan melalui MCP maupun SPI itu hanya sarana karena tujuan utamanya adalah bagaimana tindakan korupsi tidak pernah terjadi di Pacitan.

“Dengan tidak korupsi, program ke masyarakat akan maksimal.”tutur Indrata Nur Bayuaji.

Sementara Ronny Wahyono Ketua DPRD Pacitan mengatakan jajarannya juga akan memacu dinas terkait untuk memperbaiki kualitas layanan dan menutup setiap celah korupsi.

Begitupun legislatif terpilih berkomitmen untuk tidak melakukan praktik korupsi agar selamat usai menjalankan amanah rakyat di kursi dewan perwakilan rakyat daerah lima tahun kedepan.

“Karena kami sebagai lembaga dipastikan untuk segera menindaklanjuti hal hal yang telah dipaparkan oleh KPK untuk kabupaten Pacitan,”tutup Ronny.

Reporter:Asri