Silpa APBD Pacitan tahun 2021 sebesar Rp.181 Miliar, kemudian tahun 2022 sebesar Rp.175,2 Miliar, pada tahun berikutnya, silpa tetap saja bertahan di atas ratusan miliar yakni Rp.116 miliar pada tahun 2023.
Nota bupati pacitan terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 tersebut, dibacakan oleh Sekretaris Daerah Heru Wiwoho sebab bupati dan wakil bupati sama-sama ijin tidak dapat menghadiri.
Silpa APBD Pacitan tahun 2023 sebesar Rp.116.508.846.101,76 (Seratus enam belas milyar,lima ratus delapan juta,delapan ratus empat puluh enam ribu.Seratus satu rupiah,tujuh puluh enam sen).
Dalam laporan yang dibacakan Sekda Heru WIwoho disebutkan mayoritas penyumbang silpa merupakan pos keuangan terikat.
Duit nganggur senilai Rp.161 miliar itu peruntukannya dilaksanakan kembali sebagaimana ketentuan yang berlaku di antaranya sisa dana bantuan operasional sekolah (BOS), sisa kas di blud rsud dan 24 Puskesmas, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, bantuan keuangan provinsi insentif fiskal, dana insentif daerah (DID) dana alokasi khusus yang terdiri dari dana tunjangan profesi guru pns daerah, dana tambahan penghasilan guru pnsd.
“Silpa akan dialokasikan untuk program kegiatan yang sesuai ketentuan harus dialokasikan kembali serta kegiatan perioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBD murni, dan akan di tuangkan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2024.”ucapnya.
Di sisi lain, pendapatan sebesar Rp. 1.709.217.290.187.05 (Satu triliun tujuh ratus sembilan milyar, dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen atau 100,48%.
Sedangkan Belanja dan transfer rp. 1.770.419.987.585,24 {Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh milyar empat ratus sembilan belas juta, sembilan ratus delapan puluh lima rupiah atau 94,35%.
Jumlah transfer yang selalu lebih tinggi justru dikhawatirkan menjadi masalah dari silpa karena ketergantuangan Pacitan tidak akan pernah sanggup lepas terhadap dana transfer Pusat.
Penerimaan pembiayaan dilaporkan sebesar seratus tujuh puluh miliar, tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tiga ribu, empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah atau 101%.
“Pengeluaran pembiayaan anggaran 00,00% atau nol rupiah.”lanjut sekda.
Meski penggunaan anggaran APBD masih perlu evaluasi lebih serius dengan masih tingginya Silpa, Pemkab mempromosikan diri sudah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian sebanyak dua belas kali dan sebelas kali secara berturut turut.
Mengakhiri laporannya terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Sekda Heru Wiwoho minta DPRD untuk mencermati.
“Demi untuk kesempurnaan hasil dari pembahasan dan persetujuannya segera akan kami sampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.”tutupnya.
Reporter:Asri