Namun penambahan kuota BBM untuk nelayan di Pacitan tidak mungkin bisa terwujud dalam waktu dekat mengingat minimnya investor yang mau menanamkan investasi membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

“Kuota BBM nelayan selama ini tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan, kami terus upayakan ajukan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyaj dan Gas Bumi (BPH Migas). Akan tetapi kendala kita hanya punya satu SPBUN untuk menampung BBM nelayan tersebut jika kuota ditambah.”katanya.

Dijelaskan Bambang Marhaendrawan pengajuan untuk pembangunan SPBUN di Pacitan sudah lama dilakukan namun hingga kini belum ada tanggapan. Begitu juga untuk menarik investor yang mau membangun SPBUN di Pacitan juga sangat sulit.

SPBUN menurutnya sangat mendesak untuk diwujudkan seiring dengan terus bertambahnya jumlah kapal nelayan dan penambahan jarak tangkap yang membuat kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat.

Secara umum memang belum cukup kuota BBM nelayan. Idealnya Pacitan itu dengan melihat topografi jarak paling tidak ada 3 SPBUN yakni wilayah barat seputaran watukarung dengan konsentrasi perahu lebih banyak. Pacitan sendiri bisa ada dua karena pelabuhan tamperan berkembang sedemikian rupa.

“Sejauh ini kuota minyak yang diberikan oleh BPH Migas baru 40 persen dari kebutuhan nelayan. Oleh karena itu kita terus mengajukan penambahan kuota BBM dan juga mencari investor untuk tertarik bangun SPBUN.”jelasnya.

Lanjut Bambang untuk Pacitan itu setidaknya ada 4 SPBUN. Untuk wilayah pelabuhan Pacitan kota idealnya ada dua unit. Sedangkan untuk wilayah Barat di area pesisir Watu Karungada satu unit dan satu unit lagi untuk pesisir timur Tawang. Sehingga tidak terjadi penumpukan pembelian BBM subsidi untuk nelayan di pelabuhan tamperan. Selama ini nelayan dari wilayah barat maupun wilayah timur masih ada yang membeli di SPBUN Tamperan. Kondisi itulah yang membuat tak seimbang jumlah kebutuhan dengan kuota.

“Di Pacitan baru ada dua unit SPBUN kita. Satu unit di Tamperan, satu lagi di Tawang. Harapannya ditambah lagi.”lanjutnya.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Pacitan kebutuhan BBM subsidi di Kabupaten Pacitan setiap tahun tidak ada yang berubah dalam hal pemenuhan BBM subsidi, kuota BBM nelayan per bulan mencapai 140 ribu liter sedangkan kebutuhan lebih dari 200 ribu liter per bulannya. Dinas Perikanan berharap ada penambahan kuota agar dapat memenuhi semua kebutuhan nelayan di Kabupaten Pacitan.

Permasalahan nelayan di Pacitan itu tidak hanya pada hasil tangkapan ikan saja akan tetapi keluhan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut baik itu solar bersubsidi maupun solar eceran berimbas pada turunnya aktivitas melaut nelayan.

Nelayan kecil harus tercatat datanya di Provinsi. Sedangkan nelayan menengah wajib mengikuti proses perizinan di Provinsi dna harus melengkapi Surat Izin Usaha Perikanan serta surat izin penangkapan atau pengangkutan selain dari dokumen kapal itu sendiri.

“Kita melayani nelayan yang mendapat surat rekomendasi, nelayan kecil dan menengah di bawah 30 Gros Ton dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk, surat pas kapal dan dokumen lain. Adapun dari 1300 kapal, baru separo yang sedang mengurus surat pas kapal.”pungkasnya.

Reporter/Penulis:Asri