Lima Fraksi di DPRD Menyampaikan Pemandangan Umum Singkat kecuali Gerakan Keadilan Pembangunan Dihujani Interupsi Gegara Kelamaan Dakwah

GrinduluFM Pacitan - Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Pacitan menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan bupati tentang RAPBD tahun anggaran 2024 singkat padat, Jumat 27 Oktober 2023. Rata rata setiap fraksi menyampaikan pemandangan umum sekitar lima hingga tujuh menit. Namun berbeda dengan fraksi gerakan keadilan pembangunan pimpinan Handoyoaji. Penyampaian pemandangan umum dengan juru bicara handoyoaji waktunya melebihi fraksilainnya. Tidak heran karena awal penyampaian pemandangan umum Handoyoaji sebagai jurubicara fraksi menggebu gebu menyampaikan dukungan terhadap Palestina dari kekejaman Israel. Kontan saja, anggota dewan perwakilan rakyat daerah menghujani interupsi. Alasannya, tidak sesuai dengan topik agenda paripurna. Bahkan dimatikan mik dan saluran siaran live di radio miliknya pemerintah.

Setelah dihujani interupsi akhirnya masuk juga pada poin pemandangan umum fraksi gerakan keadilan pembangunan terhadap nota keuangan bupati tentang RAPBD tahun anggaran 2024.

Dari pemandnagan umum fraksi hampir sama menyoroti terjadinya penurunan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

Pemandangan umum fraksi Demokrat sebagai juri bicara Giman mengingatkan peran penting Organisasi Perangkat Daerah untuk inovatip dan kreatip agar bisa menghasilkan alternatip pendapatan daerah.

Fraksi Golkar juru bicara Lancur Susanto lebih menyoroti terkait pendapatan transfer ada yang menurun Dana Alokasi Khusus sangat signifikan. Semula direncanakan 101 miliar 225 juta menjadi 69 miliar375 juta rupiah.

“Mencermati dan mempelajari nota keuangan bupati kami berpandangan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 1 triliun 702 miliar rupiah lebih sekian. Pendapatan tersebut antara lain sumber dari PAD sebesar 209 miliar 760 juta rupiah. Pendapatan transfer ke daerah kami mencermati ada yang menurun antara lain dak fisik. Dari hal tersebut kami sudah beberapa kali berpandangan untuk sebaiknya setiap perencanaan tahun anggaran pemerintah daerah dan opd agar berkordinasi aktip dengan pusat. Termasuk melalui jalur politis. Apakah hal tersebut tidak diupayakan>”ucap Lancur.

Belanja pegawai direncanakan sebesar 770 miliar 493 juta rupiah. Dalam hal presentase belanja pegawai telah melebihi 30 persen. Pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya undang undang nomor 1 tahun 2022.

Terkait belanja tidak terduga direncanakan pada APBD 2024 dianggarkan sebesar 6 miliar rupiah jika dibandingkan APBD 2023 sebesar 6 miliar 400 juta rupiah maka terdapat penurunan sebesar 400 juta rupiah.

Selain itu mohon untuk biaya infrastruktur dijadikan perhatian pemerintah daerah dan diupayakan selalu diatas 40 persen dari total belanja daerah.”lanjut Lancur.

Selain pencermatan pendapatan dan belanja daerah, Dinas Pendidikan perlu disuport anggaran guna meringankan beban komite sekolah khususnya disekolah dasar dan smp.

Pemerintah daerah dimohon mengambil langkah dengan steakholder terkait sehingga kebutuhan pupuk petani dapat terdistribusi dengan baik sesuai hak selayaknya yang didapatkan petani.

Fraksi PDIP memberikan apresiasi pada bupati dan pemerintah daerah dalam penyusunan pelaksanaan APBD tahun 2024 difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktifitas perioritas program pusat maupun daerah.

“Performance rancangan apbd 2024 diproyeksikan sama apbd tahun 2023 dengan alasan belum disahkannya peraturan Presiden RI mengenai rancangan apbd tahun anggaran 2024 yang memuat rincian transfer daerah. Estimasi pendapatan terjadi kenaikan 10 miliar. Adapun permasalahan yang timbul belum optimal nya pengelolaan sektor pariwisata dan belum maksimalnya pemungutan daerah obyek pajak.”ucap Jubir.

Fraksi PKB menyampaikan dengan penurunan DAK tersebut apa upaya pemerintah daerah. Tahun 2024 tahun terakhir bupati dan wakil bupati agar diperhatikan indikator rpjmd yang belum tercapai dengan pengalokasian anggaran.

PKB juga menyoroti bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pupr sekali lagi diperhatikan petunjuk teknis penggunaan dan disusun strategi dalam pelaksanaan sehingga sesuai regulasi yang ada.

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan bupati tahun anggaran 2024 akhirnya ditutup oleh pimpinan sidang Roni Wahyono sebagai Ketua DPRD, setelah fraksi Nasdem dan Hanura selesai menyampaiikan pemandangan umum.

Reporter/Penulis:Asri