Dari sejumlah jabatan dilingkup Pemkab Pacitan yang saat ini kosong diantaranya jabatan OPD yang dianggap strategis, seperti Kepala Dinas Kesehatan. Tidak heran, jika Sekretaris Daerah Pacitan Heru Wiwoho masih bingung untuk menata, apakah mutasi apakah selter. Hal itu terungkap saat dikonfirmasi diruang tugasnya terkait jabatan yang tergolong strategis dilingkup pemkab banyak yang kosong, Selasa(14/3/2023).

“Dalam waktu dekat ini, maret ini kita lantik, sekarang berproses SK dari Dirjen Dukcapil di Kemendagri, Selanjutnya nanti jabatan yang lain ada ikutannyalah sekalian, ini masih dibahas ini.”katanya

Di tambahkan Sekda Heru Wiwoho, nanti yang jelas eselon III dulu yang mutasi untuk pengisian yang kosong kosong. Sedangkan eselon II seperti Staf Ahli, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dilakukan setelah mutasi dari Disdukcapil. Namun untuk eselon II tetap harus seleksi terbuka (selter).

Setelah pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian beberapa jabatan strategis yang harus diisi akan segera menyusul untuk diisi. Setelah itu baru urutan tahapan selanjutnya persiapan seleksi terbuka (selter).

“Entah naik, entah mutasi itu masih kita bahas. Bisa naik bisa juga mutasi. Kalau mutasi, yang kosong ini yang diselter yang ini. Ini masih ditata. Apakah selter apakah mutasi, yang jelas ini nanti tetap dua tahap. Tahap pertama mutasi dulu setelah itu kan kelihatan yang kosong, baru selter. Tidak bisa sekaligus.”imbuhnya

Hingga Maret tahun 2023 ini jabatan kepala dinas yang kosong, diantaranya Dinas Perdagangan dan Ketenaga kerjaan, Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKP SDM, Disdukcapil. Kemudian menyusul pensiun Kepala Dinas Perhubungan Agustus mendatang.

Dilanjutkan Sekda Heru Wiwoho, mengisi jabatan Kepala Dinas Kesehatan, diakuinya lebih susah, sebab lebih spesifik.

“Untuk menjabat Kepala Dinas Kesehatan itu tidak boleh sembarangan orang.Iyatoh, karena disitu berat yang harus ditangani, selain menangani kasus penyakit menular yang mewabah seperti Covid-19 juga harus paham masalah sarana prasarana dan juga butuh orang yang benar benar mampu mengelola anggaran besar. Selain PU dan Dindik, Dinkes merupakan OPD pengelola anggaran besar. Tapi nanti tetap pak Bupati yang memilih dengan banyak pertimbangan.”pungkasnya

Reporter/Penulis: Asri