Salah satu nya Dinas PUPR yang mengeluhkan kurangnya pendanaan. Berbeda dengan Dinas Perkim yang dinilai justru over.

Tambah kurang pendanaan antara Dinas PUPR dengan Dinas Perkim tersebut menjadi referensi bagi Komisi IV untuk diresum kemudian dibawa ke Badan anggaran untuk kemudian dilaporkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Tambah kurang ini jadi referensi kami untuk meresum. Besuk kita bawa ke badan anggaran dprd untuk kemudian dikomunikasikan kembali dengan Bagian keuangan daerah.”katanya

Untuk sekedar di ketahui, kunci APBD itu sebenarnya ada pada Kepala OPD dan DPRD.

Suparlan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pacitan membenarkan jika terjadi pengurangan pendanaan.

Suparlan menafsir untuk pembangunan fisik yang di tangani PUPR itu membutuhkan biaya kurang lebih seratusan miliar lebih dalam setahun. Namun tahun ini dengan paket yang bertambah banyak, anggaran yang dimiliki Dinas PUPR hanya sedikit.

“Kita di PUPR dengan paket proyek bertambah banyak masih kekurangan anggaran sekitar RP.64 miliar.”kata Parlan

Sementara untuk saat ini dengan minimnya anggaran jatah Dinas PUPR harus pandai pandai memilih dan memilah mana yang perioritas bisa dilakukan sesuai misi Bupati.

“Yang kita tekan lebih dengan anggaran yang cupet itu agar tidak mambrak mambrak, diantaranya banjir kota, jalan wisata dan jalan jalan perbatasan. Dan kita sudah banyak kok kegiatan di perbatasan.”ujar Parlan

Editor: Asri