Bupati Aji juga menyampaikan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan dialokasikan untuk program kegiatan yang sesuai ketentuan harus dialokasikan kembali dan kegiatan perioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBD.
Meskipun dikatakan silpa itu terjadi bukan karena masalah kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Namun serapan belanja daerah yang rendah menggambarkan belanja daerah belum maksimal dalam perencanaan program dan kegiatan anggaran. Akibatnya,kegiatan anggaran yang sudah terencanakan harus dievaluasi untuk dilaksanakan kembali pada pelaksanaan APBD berikutnya karena tidak bisa diprogramkan ulang.
“Menjelaskan dari yang disampaikan bupati kemaren, Jadi memang potensinya seperti itu, kalau di Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada silpa karena memang sudah sesuai pagu pelaksanaannya. Beda lagi kalau cukai, itukan kekhususan ada regulasinya jelas.”katanya
Sementara untuk kemampuan secara fiskal selama bertahun tahun bahkan kemungkinan lima tahun kedepanpun Pemkab Pacitan masih tinggi ketergantungannya terhadap dana dari Pemerintah Pusat.
Diakui senang atau tidak, dalam mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih belum mampu membuka celah seluas luasnya ruang untuk mengumpulkan pundi pundi daerah sebanyak banyaknya.
“Jadi ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pacitan itu terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Tren kemampuan PAD kita tidak ada 20 persen, sisi lain PAD kita ini lebih banyak dari pelayanan kesehatan Rumahsakit. Anggaran ini tidak boleh dialihkan. Hanya data nya saja yang masuk di PAD. Pengunaannya tetap untuk Rumahsakit. Nilanya juga besar. Sedangkan APBD kita itu masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan Provinsi.”ungkap Heru Sukresna
Untuk di ketahui, Pendapatan daerah senilai Rp. 1.695 (Satu Trilyun, enam ratus sembilan puluh lima milyar) lebih. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp.1.316 (satu trilyun tiga ratus enam belas milyar) lebih sekian. Penggunaan APBD Pacitan terbanyak masih untuk menggaji Pegawai.
Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah yang murni dari retribusi pajak, akan tetapi itupun masih diikat dengan bagi hasil 5 persen.
Upaya Bupati untuk mendongkrak PAD melalui bidang Pariwisata dan retribusi itu perlu didukung.
“Walaupun tidak langsung drastis ya minimal terus ada peningkatan.Termasuk pajak kita dorong.”tutup Heru Sukresna
Editor: Asri N
03
