Masih Ada OPD Kosong dan Pejabat Eselon II ‘parkir’ Dinilai ASB Sengaja Sebagai Strategi Cerdas Bupati

GrinduluFM Pacitan - Mutasi besar besaran ASN di lingkup Pemkab Pacitan tanggal 24 Desember 2021 kemarin merupakan mutasi pertama kali dilakukan pasangan Bupati Indarata Nur Bayuaji dan Gagarin. Hanya saja dalam mutasi besar besaran tersebut ternyata Bupati memilih untuk tetap mengosongkan jabatan jabatan strategis atau istilahnya ‘lahan basah’ seperti Dinas PU, Perkim, KBPP, DPMD, Kominfo, Perpustakaan dan Sekwan ketimbang mengisinya.

Jika melihat kondisi Jabatan eselon II di lingkup pemkab, memang untuk mengisi kekosongan kepala dinas masih harus menunggu lelang terbuka lebih dulu dan tidak bisa langsung pengisian.

“Memang belum ada yang ngisi karena butuh lelang terbuka dulu, yang insyallah kita lakukan semester awal 2022 untuk lelang terbukanya.”terang Kepala BKD Pacitan Supomo

Masih dikosongkannya sejumlah OPD strategis atau istilahnya ‘lahan basah’ tersebut menurut Arif Setia Budi Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Pacitan sebuah kesengajaan yang dipilih Bupati sebagai pemimpin birokrasi demi mendapatkan sosok yang pas dan sosok ideal yang cerdas dengan kompetensi jabatanya.

“Strategi bupati melakukan penataan OPD pada akhir tahun dilantik kemarin dan masih ada jabatan OPD yang dikosongkan memang itu strategis dan bagus menurut saya. Saya rasa itu untuk mencari yang memang benar benar pantas duduk di tempat yang masih kosong itu, selektif tidak sembarang memilih harus bisa diajak kerjasama untuk visi misi Bupati.” kata ASB panggilan akrab Arif Setia Budi dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Pacitan.

Saat mintai tanggapan, apakah kesengajaan itu merupakan strategi bupati untuk memilih orang orang yang dekat dengannya, hal itu dibantah nya.

Menurut ASB, hal itu hanya untuk menempatkan orang yang pas dan ideal. Tentu kalau dilihat masih banyak pejabat eselon II yang ‘parkir’.

“Kalau banyak kompetitor dilakukan seleksi terbuka maka banyak calon yang mendaftar. Hasil seleksi terbuka itu nanti untuk mencari kualitas pejabat OPD yang dikosongkan tadi agar tidak ada penyesalan di belakang gegara salah menempatkan orang.”jelasnya

Sekedar diketahui, bukan lagi jadi hal tabu karena sudah menjadi rahasia umum kedudukan birokrasi pemerintahan secara organisatoris berada di bawah kekuasaan kepala daerah pemenang pilkada sehingga penempatan jabatan struktural birokrasi khususnya pejabat esolon II dan eselon III tidak sesuai kompetensi yang dimiliki. Para pejabat itupun tidak lagi profesional dalam bekerja dan netral melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Editor : Asri N