Gagarin: Tidak Hadirnya Fraksi Golkar Dalam Paripurna Keputusan Raperda APBD 2022 Merupakan 'Seni Perjuangan' Mempertahankan Pendapat dan Pandangan

GrinduluFM Pacitan -Gagarin menepis jika hubungan antara Golkar dengan Demokrat tak lagi harmonis!? hanya gara gara Fraksi Golkar tidak hadir dalam Paripurna Keputusan Raperda APBD 2022 yang digelar tanggal 23 Nopember 2021 dan menyebabkan tidak kuorumnya anggota yang ujungnya penetapan Reperda APBD 2022 ditunda.

Menurut Gagarin sikap itu tidak lain adalah seni perjuangan di dalam mempertahankan pendapat dan pandangan. Karena itu Gagarin menepis kabar miring disharmonisasinya hubungan Partai Golkar yang mengusung Wakil Bupati dengan Demokrat yang mengusung Indrata Nur Bayuaji sebagai Bupati.

“Ini tidak ada kaitannya dengan merenggangnya hubungan. Tapi ini adalah seni perjuangan. Jangan di artikan seperti itu. kalau pun ada yang menganggap tidak harmonisnya hubungan Golkar dengan Demokrat itu sah-sah saja sebagai cara pandang masing masing. Kalau saya sebagai Ketua Umum DPD Golkar Pacitan tidak memandang itu sebagai disharmoni, tapi tidak hadirnya Fraksi Golkar yang mennyebabkan tidak kuorum nya anggota rapat paripurna, karena lebih demi masayarakat dan Pacitan dalam perbaikan APBD 2022 sebelum ditetapkan.“kata Gagarin.

Ditambahkan Gagarin, dalam dunia pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati masing masing memiliki tugas yang berbeda, namun pada prinsipnya sama sama mengabdikan diri kepada masyarakat dan Kabupaten Pacitan lebih baik. Jika kemudian ada anggapan yang menilai hubungan Bupati dan Wakil Bupati tidak harmonis hanya karena Wakil Bupati jarang mendampingi Bupati saat agenda kegiatan diluar, itu lebih karena menyesuaikan prosedur keprotokolan. Jika dalam prtokol Wakil Bupati harus ikut hadir atau harus mewakili tugas Bupatinya, maka Wakil Bupati siap melaksanakan.

Sementara terkait kenapa Fraksi Golkar tidak hadir dalam paripurna keputusan APBD 2022 yang menyebabkan paripurna di tunda karena tidak kuorum. Seperti yang dilaporkan Pimpinan Fraksi Golkar sebenarnya Raperda APBD 2022 itu dalam alokasi waktu andaikan di tunda paripurnanya masih memungkinkan dan berharap APBD itu lebih baik dan berkualitas. Selain itu masih memungkinkan di lihat dari toleransi yang di atur dalam regulasi. Karena apa?karena dalam regulasi di atur bahwasanya selambat lambatnya nanti adalah satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang berjalan. Dengan demikian batasnya akhir Nopember.

“Sekarang masih tanggal 25 Nopember, Paripurna di jadwal 23 Nopember yang ditunda selambat lambatnya 3 hari. Nah logikanya, Jumat tanggal 26 itu belum akhir Nopember. Kalau toh itu untuk perbaikan APBD Pacitan apa salahnya senadainya Fraksi Golkar mengajak untuk ke sana. Karena kalau fraksi golkar hadir jelas harus berpendapat, menolak atau menerima pilihannya. Tapi kalau tidak hadir maka ada kesempatan untuk ditunda untuk memperbaiki bersama sama.” Imbuhnya

Dalam wawancara kali ini Gagarin juga menyinggung soal masih banyak keluhan dari Forum Kepala Desa terkait menurunnya besaran ADD dari Desa Desa.

“Angaran alokasi dana desa ini mengalami penurunan, dana perimbangan juga menurun, kemampuan keuangan daerah menurun. Namun demikian kita kan bisa menyikapi lebih bijaksana. Jangan lah penurunan ini kemudian di bebankan pada semua lini.”singgungnya

Pemerintah Desa itu sebagai pemerintahan terbawah namun sebagai ujung tombaknya pemerintahan daerah.

“Desa itu permintaannya tidak besar, hanya ADD itu saja angkanya tetap bertahan sesuai angka di tahun 2021. Kalau memang bisa di tata kan lebih baik.”imbuhnya.

Mengapa Fraksi Golkar tidak hadir dalam Paripurna APBD 2022 sebab ada alasan prinsip. Ditegaskan Gagarin, Kalau ingin mengurangi anggaran bisa di bidang lain bukan di anggaran ADD, contohnya, yang di kurangi itu bisa di bidang OPD atau TPP.

“Itu keinginan Fraksi Gokar. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan merenggangnya hubungan antara Bupati dengan Wakil Bupati. Tapi ini seni perjuangan.”tutup Gagarin mengakhiri wawancara dengan reporter Grindulu FM, Kamis(25/11/2021).

Reporter/Penulis: Asri