Tingginya Belanja Habis Pakai Yang Tidak Populer Dinilai Tidak Cerminkan Semangat Refocusing Dan Tidak Pro Rakyat Pacitan

Grindulu FM Pacitan - Fraksi Gerakan Keadilan dan Pembangunan yang diketuai Handoyo Aji memberikan sorotan menohok dan sangat pedas di telinga terutama pada belanja habis pakai yang tidak popular masih sangat tinggi dibandingkan belanja untuk masyarakat. Menurut Handoyo Aji kondisi itu membuktikan peruntukan APBD yang minim tersebut tidak mencerminkan semangat refocusing dan tidak pro rakyat. “Jelas sekali RAPBD Perubahan ini belum cerminkan semangat refocusing dan tidak pro rakyat. Jelas jelas ini cerminan ngawut…ngawut.” tegas Handoyo Aji saat dikonfirmasi usai Paripurna.

Seperti diketahui, DPRD menggelar sidang rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi, yakni ada 6 fraksi.Di antaranya Fraksi Gabungan Hanura Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar tentang Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD, Senin(20/09/2021).

Sorotan Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan memang terdengar galak. Diantaranya, belanja pegawai direncanakan Rp.705,9 M bertambah menjadi 709,5 M padahal realisasi belanja pegawai pada APBD 2020 senilai 652,9 M. Tidak hanya itu saja, Fraksi Gerakan Keadilan dan Pembangunan juga menyoroti belanja barang dan jasa mengalami kenaikan 60 M, menjadi 451,9 M. Ada kenaikan 15 M.Padahal pada realisasi belanja pegawai pada APBD 2020 652,9 M. dipertanyakan dalam sidang, bagaimana perencanaan dan berapa penyerapan belanja pegawai sampai bulan September 2021 ?.

Fraksi Gerakan Keadilan dan Pembangunan berikan ‘apresiasi’ Pemerintah Daerah yang telah berhasil menaikan belanja barang pakai habis dari 112 M menjadi 127 M. Diantaranya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dari 2,43 M menjadi 2,47 M. Belanja untuk kegiatan kantor kertas dank over dari 2,2 M menjadi 2,7M. Belanja bahan cetak 7,3 M menjadi 7,8 M. Belanja makan minum rapat masih dianggarkan 12,5 M. belanja jasa dari 105 M menjadi 134 M. Honorarium narasumber, moderator dan panitia 3,9 M menjadi 3,1 M. Honorarium tim pelaksana 4 M menjadi 3,9 M. Belanja Jasa tenaga administrasi dari 10,5 M menjadi 112M. Belanja pemeliharaan dari 7 M menjadi 7,3M. belanja perjalanan dinas masih dianggarkan 43 M. Kemudian belanja modal alat kantor dan rumah tangga lainnya dari 328 Juta menjadi 2,8 M mengalami kenaikan 750 persen.

“Padahal harapan masyarakat pada visi misi RPJMD Bupati dan Wakil Bupati adalah perbaikan infrastruktur jalan tapi malah dipangkas. Ini kan sangat memprihatinkan di sisi lain perjalanan dinas di masa pandemi Covid-19 masih di rencanakan 43 M. Jelas ini belum cerminkan anggaran pro rakyat, meskipun dalam APBD Perubahan di sampaikan untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan Covid-19, kenyataannya belum cerminkan semangat Refocusing.”ungkap Handoyo Aji.

Belanja urusan bidang kesehatan juga tak luput jadi sorotan kader PKS tersebut. Terutama penggunaan belanja bidang kesehatan pada APBD-P 2021 alami kenaikan 60,6 M. Di katakana Handoyo Aji, penambahan itu menjadi pertanyaan serius Fraksinya sebab menurutnya tren kenaikan penderita Covid-19 sudah semakin landai.

“Dana sebesar itu untuk apa saja mohon penjelasannya ? mengingat dana tersebut hasil refocusing dari pos pos belanja yang penting diantaranya anggaran infrastruktur jalan. Mohon dinas kesehatan lebih transparan dalam menggunakan dana tersebut. Selain itu saya mohon penyerapannya jangan terlalu banyak sehingga bisa di masukan dalam BTT atau Silpa.”jelas Handoyo.

Saat menyinggung soal infrastruktur dan masih kecilnya penerimaan anggaran dari APBD untuk Kecamatan Tulakan yang merupakan Dapilnya, aplous tepuk tangan dan pujian dari anggota DPRD pun meletus membuyarkan kantuk suasana sidang. Belanja modal turun ikut menjadi sorotan juga. Kenapa turun padahal belanja modal merupakan bagian yang akan memunculkan asset pemerintah daerah dan selaras dengan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 serta mewujudkan program perioritas Bupati yakni perbaikan infrastruktur.

Sedangkan pada pos belanja modal jalan dan jembatan mengalami penurunan dari 58,8 M menjadi 43,8M. “Ini merupakan musibah dan permasalahan yang serius mengingat banyak poros jalan kabupaten klaim handoyo kondisi pada rusak berat.”tutur Handoyo.

Terakhir penyampaian pemandangan umum, Fraksi Gerakan Keadilan dan Pembangunan DPRD tak luput juga memberikan catatan tajam untuk belanja bagi hasil dana cukai dan tembakau yang direncanakan 10,2 M naik menjadi 21,197 M atau mengalami kenaikan dari 26,9 M menjadi 44,4 M atau naik sekitar 17,5 M. Dana yang dinilainya sangat berharga bagi daerah itu diharapkan bisa dipakai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan tercapainya visi misi Bupati. “Saya berharap Bupati menulis surat kepada Presiden RI untuk merubah atau memberantas mafia dana cukai tembakau dan pajak rokok karena peraturan menterinya hanya terkesan untuk menghambur hamburkan uang di situasi krisis anggaran. Padahal pajak rokok ini dari dan untuk rakyat.”kata Handoyo Aji.

Fraksi Gerakan Keadilan dan Pembangunan sudah berjuang untuk aspirasi rakyat melalui Pemandangan Umum Fraksi Fraksi pada Sidang Paripurna. Namun tidak saya bantah jika bargaining Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memang sangat lemah. “Kalau tidak ada perubahan untuk rakyat APBD Perubahan ini, kami akan menolak dalam penetapan nanti. Kami sangat tahu jika uang APBD ini berasal dari keringat dan air mata rakyat.”tutup Handoyo Aji.

Editor : Asri Nuryani