Grindulu FM Pacitan - Ada poin yang bikin keki dalam laporan Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan tentang pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa(14/09/2021) di Gedung DPRD Kabupaten Pacitan. Poin laporan yang bikin keki itu terdapat pada pos BTT, saat di bacakan laporan pos anggaran Bantuan Tak Terduga(BTT) oleh Sekretaris Badan Anggaran DPRD Rudi Haryanto, sebelumnya anggaran bantuan tak terduga sebesar Rp.13 miliar karena ada tambahan Rp.9 Miliar dalam perubahan anggaran berubah jadi Rp.4 miliar. Ini berarti kembali lagi ke asalnya. Sekretaris Daerah Heru Wiwoho menjelaskan, berubahnya anggaran bantuan tak terduga tersebut karena di tariknya kembali bantuan untuk Museum SBY dari Provinsi. Sedangkan aturannya pengembalian anggaran itu harus lewat BTT. “Duwitnya gak ada hanya di catat thok. Dulu sempat masuk tapi keluar lagi, lewatnya pos anggaran BTT. Sekarang kembali ke asalnya anggaran BTT kita hanya Rp.4 miliar.’kata Sekda Heru Wiwoho usai Rapat Paripurna

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Roni Wahyono ikut membenarkan dana tak terduga memang bertambah Rp.9 miliar akan tetapi setelah masuk keluar lagi sehingga kondisi riil anggaran bantuan tak terduga yang sesungguhnya hanya Rp.4 miliar. “Untuk transfer anggaran bantuan dari Provinsi itu memang harus dicatat dulu lewat pos anggaran BTT baru bisa di transfer lagi ke Provinsi.”tutur Roni Wahyono Adapun penyerapan dana Bantuan Tak Terduga(BTT) yang di peruntukan untuk kebencanaan tersebut tahun ini sangat rendah. Dari total anggaran Rp.4 miliar tersebut baru terserap sekitar 1 miliaran saja. Untuk di ketahui, bantuan untuk museum SBY Rp.9 miliar sempat jadi viral munculkan polemik pro dan kontra, sehingga daerah memilih untuk mengembalikannya ke pemberi bantuan yakni ke Pemerintah Provinsi Jawatimur. Jika mendengar dari laporan pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, ada rasa kasihan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Semula di rencanakan Rp.200 miliar 687 juta 644 ribu 604 rupiah, berubah menjadi Rp.165 miliar 425 juta 322 ribu 554 rupiah. “Pendapatan Asli Daerah(PAD) turun karena Pandemi Covid-19. Dana transfer juga turun dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil juga turun sehingga belanja daerah tentu harus menyesuaikan. Karena transfer dana turun dari DAU sekitar 25 miliar otomatis sangat memukul pendapatan daerah. Yang tidak terdampak selama pandemi itu hanya dari cukai saja.”lanjut Sekda Heru Wiwoho Kembali Ketua DPRD Roni Wahyono menegaskan, saat ini memang kemampuan keuangan daerah sangat sangat mepet, pendapatan saat ini benar benar di butuhkan untuk menunjang pergerakan ekonomi warga. Utamnya di genjot disektor pembangunan padat karya tunai. ‘’Dari sini nnati bisa merembet ke masyarakat, masyarakat bisa kerja llau dapat uang.”imbuh Roni Sementara rencana perubahan belanja daerah tahun 2021 semula Rp.1 trilyun670 miliar 5 juta 796 ribu 603 rupiah, berubah menjadi sebesar 1 trilyun 703 miliar 941 juta 68 ribu 414 rupiah. Editor : Asri Nuryani